Dukung Swasembada Pangan, Polsek Pandawan Laksanakan Pendampingan Kepada Petani Warga Binaannya

Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalimantan Selatan – Sebagai bentuk dukungan terhadap Program Swasembada Ketahanan Pangan Nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, anggota Polsek Pandawan Polres HST melaksanakan pendampingan kepada petani Cabe dalam pemanfaatan pekarangan dan lahan warga di Desa Pandawan Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Selasa 3/11/2026

Kegiatan pendampingan tersebut dilakukan pada lahan milik bapa Rahman seluas 6 borongan yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman Cabe di area perkebunannya. Kehadiran anggota Polsek Pandawan di tengah masyarakat menjadi wujud nyata sinergi Polri dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus mendorong masyarakat agar lebih produktif memanfaatkan lahan yang dimiliki.

Selain memberikan pendampingan, anggota Polsek juga turut memberikan motivasi kepada para petani agar terus semangat dalam mengembangkan sektor pertanian guna meningkatkan hasil produksi pangan lokal.

Kapolres HST, AKBP Jupri JHP Tampubolon, memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan anggotanya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Program swasembada pangan ini membutuhkan peran aktif dari semua pihak, baik petani, instansi terkait maupun aparat kepolisian. Kami siap memberikan dukungan serta koordinasi agar program ini dapat berjalan dengan baik di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” ungkapnya.

Beliau juga menegaskan bahwa Polres HST bersama jajaran Polsek dan instansi terkait siap bersinergi untuk menyukseskan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan masyarakat semakin termotivasi untuk memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga maupun daerah.

Polri Tertibkan Debt Collector, Dorong Legalitas Profesi dan Cegah Praktik Premanisme*

*

Jakarta - Polri mendorong penataan profesi penagih utang atau debt collector menjadi petugas pengamanan dan penyelamatan aset yang memiliki legalitas, standar kompetensi, serta mekanisme pengawasan yang jelas dalam menjalankan tugas di lapangan.

Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), serta sejumlah praktisi di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen M. Rudy Safirudin mengatakan, Polri mendukung perubahan nomenklatur debt collector menjadi petugas pengamanan dan penyelamatan aset sebagai bagian dari upaya membangun profesi yang lebih tertib, profesional, dan memiliki kepastian hukum.

“Harapannya, profesi ini memiliki legalitas yang jelas sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan secara profesional, tertib, dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Rudy.

Menurut Rudy, perubahan tersebut tidak boleh berhenti pada pergantian nama. Diperlukan regulasi yang mengatur kelembagaan, standar kompetensi, sertifikasi, kode etik, hingga mekanisme pengawasan agar setiap petugas dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

Selama ini, praktik penagihan kerap diwarnai persoalan, mulai dari intimidasi, kekerasan, penarikan kendaraan secara paksa, hingga keterlibatan kelompok tertentu yang justru memicu konflik di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat sekaligus menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri pembiayaan.

“Kita ingin memfasilitasi agar profesi ini memiliki wadah yang jelas. Petugasnya harus terlatih, memiliki identitas resmi, memahami aturan, dan bekerja berdasarkan kode etik. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dan kegiatan pembiayaan tetap berjalan dengan baik,” kata Rudy.

Salah satu gagasan yang mengemuka dalam FGD tersebut adalah pembentukan Satuan Jasa Penagihan sebagai wadah profesi yang memiliki sistem pembinaan dan pengawasan terintegrasi.

Konsep ini mengadopsi pola pembinaan pengamanan swakarsa yang selama ini dilaksanakan Polri, namun dengan kedudukan, fungsi, dan kewenangan yang berbeda dari satuan pengamanan atau satpam.

Dalam rancangan yang dibahas, petugas pengamanan dan penyelamatan aset nantinya diarahkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, memperoleh sertifikasi kompetensi, serta memiliki kartu identitas resmi yang dapat diverifikasi.

Selain itu, setiap kegiatan penagihan wajib mematuhi ketentuan perlindungan konsumen, termasuk larangan melakukan intimidasi, kekerasan, maupun tindakan yang mempermalukan debitur.

Rudy menegaskan, legalisasi profesi tersebut bukan berarti memberikan kewenangan kepada petugas untuk melakukan tindakan paksa atau mengambil alih fungsi aparat penegak hukum.

“Yang kita bangun adalah sistem penagihan yang profesional dan berlandaskan hukum, bukan memberikan ruang bagi praktik premanisme. Petugas harus memahami batas kewenangannya, sementara hak masyarakat tetap menjadi prioritas perlindungan,” tegasnya.

Menurutnya, upaya ini merupakan bagian dari pendekatan Polisi Bersama Masyarakat yang mengedepankan pencegahan gangguan keamanan melalui pembinaan, kolaborasi, dan penguatan kepatuhan hukum.

"Melalui penataan tersebut, kami berharap praktik penagihan yang selama ini kerap menimbulkan keresahan dapat bertransformasi menjadi kegiatan profesional yang memiliki kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, dan mendukung iklim industri pembiayaan yang sehat," demikian Rudy.

Keteladanan Pimpinan: Kapolres HST dan Jajaran Polda Kalsel Turun ke Jalan Amankan Lalu Lintas

Dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas), seluruh Kapolres jajaran Polda Kalimantan Selatan bersama personel kepolisian melaksanakan kegiatan pengaturan dan pengamanan arus lalu lintas pada Senin (2/11/2026), mulai pukul 07.00 Wita hingga selesai.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jalan Guntungmanggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pelaksanaan kegiatan dipimpin dan melibatkan seluruh Kapolres jajaran Polda Kalsel yang turun langsung ke lapangan bersama personel masing-masing dalam rangka memastikan kelancaran arus lalu lintas menjelang acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan.

Dalam pelaksanaannya, Kapolres Hulu Sungai Tengah AKBP Jupri JHP Tampubolon, S.I.K., M.Si Dan seluruh Kapolres jajaran Polda Kalsel bersama personel melaksanakan pengaturan arus lalu lintas, melakukan penyampaian imbauan melalui pengeras suara (public address) kepada masyarakat pengguna jalan, serta memberikan teguran secara humanis kepada pengendara yang ditemukan melakukan pelanggaran lalu lintas.

Keterlibatan langsung para Kapolres jajaran ini merupakan bentuk tanggung jawab dan keteladanan pimpinan dalam memastikan kesiapan personel di lapangan, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain untuk mengantisipasi kemacetan dan potensi gangguan lalu lintas, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif.Alat Keamanan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan, pengaturan dan pengamanan jalur aktivitas masyarakat pada pagi hari berlangsung dengan aman, tertib, dan terkendali. Personel juga memberikan imbauan serta teguran kepada pengguna jalan guna meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas.

Secara keseluruhan, kegiatan pengaturan dan pengamanan berlangsung dalam keadaan kondusif, tertib, dan lancar tanpa adanya gangguan yang menonjol.

Melalui kegiatan ini, diharapkan situasi Kamseltibcar Lantas di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan senantiasa terjaga, serta kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

 

Polda Kalsel Gelar Sertijab Dirlantas, Kombes Pol. Muhammad Junaeddy Johnny Resmi Gantikan Kombes Pol. M. Fahri Siregar*

*

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalsel di Auditorium Polda Kalsel, Banjarbaru, Senin (2/11/2026) pagi.

Jabatan strategis tersebut kini resmi diemban oleh Kombes Pol. Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H., yang menggantikan pejabat lama, Kombes Pol. Dr. M. Fahri Siregar, S.H., S.I.K., M.H.

Upacara yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H., serta dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel, Wakapolda Kalsel, Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel, jajaran pejabat utama (PJU) Polda Kalsel, para Pengurus Bhayangkari Daerah Kalsel, Kapolres/Kapolresta jajaran, personel Perwira dan Bintara lingkup Polda Kalsel.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, pakta integritas, serta pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh rohaniawan.

Pergantian kepemimpinan di tubuh Ditlantas Polda Kalsel ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dan penyegaran tour of duty serta tour of area di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini diharapkan mampu terus meningkatkan kinerja pelayanan publik, khususnya dalam hal keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah hukum Polda Kalsel.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol. Nur Khamid, S.H., S.I.K., M.M.  mengatakan, dalam kesempatan itu Kapolda Kalsel menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada Kombes Pol. Dr. M. Fahri Siregar atas dedikasi, inovasi, dan pengabdian luar biasa selama memimpin Ditlantas Polda Kalsel. Kepada pejabat baru, Kombes Pol. Muhammad Junaeddy Johnny, pimpinan berpesan agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah Kalsel serta melanjutkan dan meningkatkan program-program strategis demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kapolda Kalsel Pimpin Langsung Pengaturan Lalu Lintas Pagi di Titik Strategis Banjarbaru*

*

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan dan rasa aman bagi masyarakat di jalan raya. Pada Senin pagi (2/11/2026), jajaran Polda Kalsel menggelar kegiatan Pengaturan Lalu Lintas (Gatur Lalin) di dua titik krusial di Kota Banjarbaru, yakni kawasan Bundaran Masjid Agung Al-Munawwarah dan Bundaran Simpang Empat.

Kegiatan rutin yang bertujuan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di jam sibuk pagi hari ini terasa istimewa. Pasalnya, Gatur Lalin tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H.

Orang nomor satu di jajaran kepolisian daerah Kalsel itu tampak turun ke jalan bersama Wakapolda Kalsel Brigjen Pol. Noviar, S.I.K. Kehadiran para pimpinan tertinggi Polda Kalsel ini turut didampingi oleh Pejabat Utama (PJU) Polda Kalsel serta Kapolres Banjarbaru.

Sejak pukul 07.00 WITA, para perwira tinggi dan jajaran kepolisian tersebut tampak aktif mengatur laju kendaraan, sekaligus memastikan arus lalu lintas di pusat aktivitas Kota Banjarbaru tetap tertib, lancar, dan terkendali.

Kapolda Kalsel melalui Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol. Nur Khamid, S.H., S.I.K., M.M. menerangkan bahwa, melalui kegiatan ini, Polda Kalsel ingin memastikan bahwa kehadiran polisi tidak hanya dirasakan di balik meja kantor, melainkan benar-benar hadir di tengah masyarakat guna memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan yang hendak memulai aktivitas pagi mereka.

Polri Terbitkan SE Larangan Penggunaan Vape bagi Personel*

*

JAKARTA – Polri menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat edaran tersebut mulai berlaku sejak diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Melalui surat edaran tersebut, seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah proaktif Polri dalam merespons perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terus mengalami perubahan, termasuk dengan memanfaatkan perangkat rokok elektrik.

Menurutnya, perkembangan modus peredaran narkotika saat ini tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional, tetapi telah merambah penggunaan narkotika berbentuk cair yang dapat disamarkan melalui perangkat vape. Dalam praktiknya, perangkat tersebut terdiri atas tiga komponen utama, yakni device atau perangkat alat, cartridge sebagai wadah, serta liquid atau cairan yang digunakan.

“Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus kita antisipasi. Saat ini, perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge. Hal ini menjadi perhatian serius karena secara kasatmata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Ia menjelaskan, salah satu pertimbangan kebijakan tersebut adalah ditemukannya penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika cair, termasuk Etomidate yang telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

Johnny menegaskan, Polri tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap tindak pidana narkotika, tetapi juga mengambil langkah pencegahan dari dalam institusi. Oleh karena itu, Polri menjadi bagian dari institusi yang mendukung sekaligus menginisiasi kebijakan pelarangan penggunaan vape di lingkungan internal sebagai bentuk komitmen nyata dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh PNPP di lingkungan Polri, mulai dari Mabes Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), hingga Kepolisian Sektor (Polsek). Personel yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap langkah yang dimulai dari internal Polri ini dapat menjadi contoh dan diikuti oleh lingkungan institusi maupun elemen masyarakat lainnya. Upaya memerangi narkoba membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan perubahan perilaku,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kerja Polri yang berkomitmen, disiplin, dan profesional. Setiap personel diharapkan mampu menjaga integritas serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen nyata Polri dalam pemberantasan narkotika sebagai bagian _dari never ending war against narcotics._

Dukung Swasembada Pangan, Polsek LAU Melaksanakan Pendampingan Kepada Petani Warga Binaannya

Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalimantan Selatan – Sebagai bentuk dukungan terhadap Program Swasembada Ketahanan Pangan Nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, anggota Polsek LAU Polres HST melaksanakan pendampingan kepada petani Terong dalam pemanfaatan pekarangan dan lahan warga di Desa Tabat Kecamatan LAU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Senin 2/11/2026

Kegiatan pendampingan tersebut dilakukan pada lahan milik bapa Hendra seluas 6 borongan yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman terong di area perkebunannya. Kehadiran anggota Polsek LAU di tengah masyarakat menjadi wujud nyata sinergi Polri dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus mendorong masyarakat agar lebih produktif memanfaatkan lahan yang dimiliki.

Selain memberikan pendampingan, anggota Polsek juga turut memberikan motivasi kepada para petani agar terus semangat dalam mengembangkan sektor pertanian guna meningkatkan hasil produksi pangan lokal.

Kapolres HST, AKBP Jupri JHP Tampubolon, memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan anggotanya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Program swasembada pangan ini membutuhkan peran aktif dari semua pihak, baik petani, instansi terkait maupun aparat kepolisian. Kami siap memberikan dukungan serta koordinasi agar program ini dapat berjalan dengan baik di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” ungkapnya.

Beliau juga menegaskan bahwa Polres HST bersama jajaran Polsek dan instansi terkait siap bersinergi untuk menyukseskan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan masyarakat semakin termotivasi untuk memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga maupun daerah.