Kapolres HST Resmikan Jembatan Merah Putih di Murung Ta’al, Wujud Pengabdian untuk Masyarakat dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80

Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalimantan Selatan - Polres HST melaksanakan peresmian Jembatan Merah Putih bertempat di Desa Murung Ta’al, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.Kamis, 16 April 2026 sekitar pukul 16.00 Wita

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 sebagai bentuk nyata pengabdian Polri kepada masyarakat.

Peresmian berlangsung khidmat dipimpin oleh Kapolres HST AKBP Jupri JHP Tampubolon, S.I.K., M.Si didampingi Ketua Bhayangkari Cab HST Ny Mei Jupri, beserta jajaran, unsur Forkopimcam, Bhayangkari, serta masyarakat setempat.

Acara diawali dengan pembacaan doa oleh tokoh agama, dilanjutkan dengan prosesi pemotongan pita oleh Kapolres HST sebagai tanda diresmikannya Jembatan Merah Putih, kemudian dilakukan peninjauan langsung ke lokasi jembatan.

Pembangunan jembatan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas warga menuju kebun dan sawah. Selain itu, jembatan tersebut juga menjadi penghubung antar wilayah, yakni Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kecamatan Haruyan, dan Kecamatan Batu Benawa.

Dengan adanya jembatan ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperlancar aktivitas sehari-hari warga. Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen Polri untuk hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi dengan kehadiran warga yang turut menyaksikan langsung prosesi peresmian. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat, serta sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah.

Pembangunan Jembatan Merah Putih ini juga menjadi bukti nyata kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat citra Polri sebagai institusi yang humanis, responsif, dan solutif.

Kapolres Hulu Sungai Tengah AKBP Jupri JHP Tampubolon, S.I.K., M.Si menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

“Peresmian Jembatan Merah Putih ini merupakan bagian dari pengabdian Polri dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80. Kami berharap jembatan ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Polri akan terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan daerah serta mempererat sinergi dengan pemerintah dan masyarakat.

“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga siap berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Semoga apa yang kami lakukan ini dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Kapolres.

Polda Bali Kerahkan 1.595 Personel Gabungan Amankan Event Internasional Kemala Run 2026

Polda Bali menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal perhelatan olahraga bergengsi berskala internasional, Kemala Run 2026. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan puluhan ribu peserta lari, sebanyak 1.595 personel gabungan disiagakan guna mengamankan jalannya acara yang akan dipusatkan di Bali United Training Centre Pantai Purnama Jl. Ida Bagus Mantra Gianyar, Bali.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Ariasandy, S.I.K., dalam keterangan resminya pada Kamis (16/4/2026), menyampaikan bahwa persiapan pengamanan telah dimatangkan melalui koordinasi lintas sektoral. 

"Polda Bali berkomitmen penuh untuk menyukseskan Kemala Run 2026. Fokus utama kami adalah memastikan aspek keamanan (security) dan kelancaran arus lalu lintas (safety and mobility) bagi seluruh elemen yang terlibat," ujar KBP. Ariasandy.

Rincian Kekuatan Personel yang diterjunkan Polda Bali dari total 1.595 personel yang diterjunkan, kekuatan pengamanan terdiri dari:

1.397 Personel: Anggota Polda Bali dan jajaran Polres terkait.

198 Personel bantuan Instansi Terkait, diantaranya: TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, serta partisipasi aktif dari Pecalang Adat Bali dan unsur pam swakarsa lainnya.

Strategi Pengamanan sangat ketat dan berlapis pada Event yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 19 April 2026 ini diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 10.000 pelari, dari seluruh Indonesia maupun mancanegara. Mengingat tingginya jumlah peserta, Polda Bali akan menerapkan pola pengamanan ketat di titik-titik strategis:

Zona Sterilisasi: Pengamanan intensif pada area Start dan Finish.

Rute Lari: Penempatan personel di sepanjang jalur rute 5K, 10K, hingga 21K (Half Marathon).

Manajemen Lalu Lintas: Pengaturan arus kendaraan secara real-time untuk mencegah penumpukan kendaraan serta memastikan lintasan lari bebas dari hambatan kendaraan bermotor.

Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan wisatawan apabila pada hari pelaksanaan nanti terjadi pengalihan arus lalu lintas atau gangguan Kamseltibcarlantas di sekitar lokasi acara.

"Kami memohon doa restu dan dukungan seluruh masyarakat Bali. Kesuksesan Kemala Run 2026 bukan sekadar keberhasilan acara olahraga, namun merupakan representasi wajah Bali di mata dunia. Keamanan yang terjamin akan memberikan efek sangat positif yang signifikan bagi citra pariwisata Bali ke depan.

Polda Bali mengimbau bagi masyarakat yang akan beraktivitas di wilayah Gianyar pada Minggu pagi untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan memantau informasi pengalihan arus yang akan disosialisasikan lebih lanjut melalui kanal media sosial resmi Humas Polda Bali," tutup Kabid Humas.

Wakapolri Tekankan Transformasi Digital dan Penguatan SDM pada Rakernis Humas Polri 2026*

*

Jakarta – Wakapolri Komjen. Pol Dedi Prasetyo memberikan pengarahan strategis kepada jajaran dalam kegiatan Rakernis Humas Polri 2026 di Jakarta (15/04). Dalam arahannya, Wakapolri mengapresiasi peningkatan kualitas strategi manajemen media yang dinilai semakin baik dari tahun ke tahun. “Humas adalah suara dan telinga institusi. Peran ini menempatkan Humas di garis depan sekaligus garis terakhir dalam menjaga marwah Polri,” tegas Komjen. Pol Dedi Prasetyo.

Lebih dari sekadar juru bicara, Wakapolri menyampaikan bahwa Humas Polri merupakan komunikator strategi yang harus dapat mengelola persepsi publik terutama dalam membangun kepercayaan publik. “Humas bukan sekadar juru bicara, tetapi strategic communication hub yang mengelola persepsi publik, membangun kepercayaan, serta melawan disinformasi untuk mendukung legitimasi institusional,” tegas Wakapolri.

Wakapolri menekankan bahwa Divhumas harus mampu bertransformasi melalui pendekatan intelligence-led communication, dengan mengoptimalkan sistem berbasis big data dan artificial intelligence seperti monitoring real-time, analisis cerdas, hingga respons cepat terhadap isu. Ia juga menegaskan pentingnya penggunaan framework komunikasi berbasis akurasi, relevansi, hingga tujuan yang jelas dalam setiap produksi konten.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya internalisasi fungsi kehumasan di seluruh lini organisasi Polri. Mengacu pada Perkap Nomor 6 Tahun 2023, fungsi kehumasan tidak hanya diemban oleh personel Humas, tetapi seluruh anggota Polri. “Di tengah arus informasi yang serba cepat, setiap personel harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tepat, dan penuh empati,” jelasnya.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Wakapolri mengingatkan bahwa seluruh jajaran Humas harus memahami arah kebijakan nasional melalui RPJPN 2025-2045, termasuk delapan agenda pembangunan nasional dan transformasi digital sebagai pilar utama. Hal ini penting agar komunikasi publik Polri selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Wakapolri juga menjelaskan terkait Grand Strategy Polri 2025–2045 yang terbagi dalam empat tahap, mulai dari penguatan pondasi organisasi hingga terwujudnya Polri yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada masyarakat. Lima tujuan utama Polri juga harus dicapai secara terukur, mulai dari menjaga kamtibmas, penegakan hukum yang adil dan humanis, hingga transformasi menuju organisasi modern berbasis teknologi.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya optimalisasi War Room Humas sebagai pusat kendali informasi untuk memonitor isu viral, menganalisis tren, serta menentukan langkah mitigasi dan amplifikasi secara cepat dan tepat.

Menutup arahannya, Wakapolri mengingatkan bahwa Divisi Humas Polri adalah representasi utama dalam komunikasi Polri kepada masyarakat. “Humas harus menjadi garda terdepan dalam menerapkan strategic intelligence-led communication, sekaligus menjaga marwah institusi Polri di ruang publik,” pungkasnya.

Polri Luncurkan Layanan Laporan Polisi Online, Super App Polri Kini Semakin Lengkap dan Transparan*

*

Jakarta Utara — Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Layanan Inovasi Digital Laporan Polisi (LP) dan Laporan Kehilangan secara online melalui Super App Polri oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.

Peluncuran ini dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite TIK Polri Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 14 April 2026 pukul 09.00 WIB, bertempat di Ballroom Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.

Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa penguatan fitur dalam Super App Polri merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Aplikasi Super App Polri yang telah tersedia di App Store (iOS) dan Play Store (Android) kini semakin lengkap dengan hadirnya fitur pembuatan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online. Melalui inovasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor polisi pada tahap awal pelaporan. Cukup melalui gawai, layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja secara praktis dan efisien.

Untuk mendukung pelayanan yang lebih responsif, Polri juga menghadirkan Engine Konsultasi Laporan Polisi, yaitu sistem terpadu yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi secara daring dan real-time. Melalui fitur video conference dan live chat, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan petugas untuk memperoleh arahan serta penanganan awal secara cepat dan tepat.

Seluruh proses layanan dalam sistem ini dirancang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahapan terdokumentasi secara digital, dilengkapi dengan fitur monitoring, histori komunikasi, serta evaluasi kinerja, sehingga menjamin pelayanan yang profesional, terukur, dan transparan.

Wakapolri menekankan bahwa digitalisasi pelayanan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja Polri yang lebih modern dan terintegrasi. Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan prosedur yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi, serta didukung sarana dan prasarana yang modern.

Selain itu, peran fungsi Samapta (Pamapta) terus diperkuat untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat direspons secara cepat dan tepat di lapangan.

Implementasi layanan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online ini dilakukan secara bertahap, dengan tahap awal telah diberlakukan di Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten. Ke depan, layanan ini akan terus dikembangkan dan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Dalam arah kebijakan ke depan, Polri juga menegaskan tiga fokus utama, yakni digitalisasi layanan kepolisian, optimalisasi penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan antikorupsi.

Peluncuran ini menjadi langkah nyata Polri dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.

Super App Polri kini hadir lebih lengkap mempercepat layanan, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan publik sebagai bagian dari Transformasi Polri di era digital.

Polda Kalsel Gelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla Dan Dalmas, Pastikan Personel Serta Sarpras Siap Amankan Banua*

*

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. memimpin langsung Apel Gelar Kesiapsiagaan Sarana Prasarana (Sarpras) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Peralatan Pengamanan Pengendalian Massa (Dalmas) di Lapangan Dit lantas Polda Kalsel Km. 21 Banjarbaru, Selasa (14/4/2026) pagi. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dini menghadapi musim kemarau serta memastikan stabilitas keamanan di wilayah hukum Polda Kalsel.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H., mengatakan, dalam pernyataannya, Kapolda menekankan bahwa wilayah Kalimantan Selatan memiliki kerawanan tinggi terhadap kebakaran hutan, terutama pada lahan gambut. Apel ini bertujuan untuk memastikan seluruh peralatan, mulai dari mesin pompa air, selang, hingga kendaraan taktis penjinak api, dalam kondisi prima dan siap digerakkan sewaktu-waktu.

Kapolda menegaskan bahwa, Kita tidak boleh lengah. Pengecekan ini adalah bentuk komitmen Polri dalam melindungi ekosistem dan kesehatan masyarakat dari ancaman kabut asap.

"Kami telah menyiapkan sedikitnya 750 personel yang siap diterjunkan untuk mengantisipasi situasi di lapangan agar kebakaran tidak meluas," pungkasnya.

Selain fokus pada bencana alam, Polda Kalsel juga melakukan inspeksi mendalam terhadap peralatan Dalmas dan PHH (Penanggulangan Huru-Hara). Hal ini dilakukan untuk menjamin kesiapan personel dalam menghadapi dinamika sosial dan menjaga ketertiban umum.

Beberapa poin utama yang menjadi fokus pengecekan meliputi:

Kendaraan Taktis Water Cannon, Security Barrier, dan kendaraan operasional lainnya.

Perlengkapan Perorangan seperti Helm, tameng, rompi pelindung, hingga alat komunikasi gas air mata. Serta sinergitas Koordinasi antar-satuan fungsi agar tercipta gerak cepat (quick response) saat terjadi situasi darurat.

Kapolda Kalsel juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait untuk turut serta dalam menjaga lingkungan. Beliau mengimbau agar warga tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat sanksi hukum yang berat bagi pelaku pembakaran hutan.

Dengan dilaksanakannya apel gelar ini, diharapkan seluruh jajaran Polres di bawah naungan Polda Kalsel memiliki standar kesiapsiagaan yang sama dalam menjaga Bumi Lambung Mangkurat dari bencana Karhutla maupun gangguan kamtibmas.

Dalam apel tersebut turut hadir Wakapolda Kalsel, Irwasda Polda Kalsel beserta Pejabat Utama Polda Kalsel, Kapolresta Banjarmasin, Kapolres Banjarbaru, Kapolres Banjar, Kapolres Tanah Laut dan Wakapolres Barito Kuala.

Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres HST Bersama Warga Gotong Royong Perbaiki Jembatan Merah Putih di Murung Taal

Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalimantan Selatan - Polres HST bersama warga Desa Murung Taal melaksanakan kegiatan gotong royong pembangunan (rehabilitasi) Jembatan Merah Putih dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Murung Taal RT 06 RW 03, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Senin (13/4/2026).

Jembatan ini memiliki peran vital sebagai akses penghubung masyarakat menuju kebun dan sawah, serta menghubungkan tiga kecamatan, yakni Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kecamatan Haruyan, dan Kecamatan Batu Benawa.

Kegiatan gotong royong ini dihadiri langsung oleh Kapolres HST AKBP Jupri JHP Tampubolon, S.I.K., M.Si, para Pejabat Utama Polres HST, Danramil 1002-04/LAS, Kepala Desa Murung Taal, personel Polsek Labuan Amas Selatan, anggota Polres HST, serta masyarakat setempat yang turut berpartisipasi aktif.

Jembatan yang diperbaiki merupakan jembatan gantung dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 1,5 meter, berbahan dasar besi dan kayu ulin. Sebelumnya, kondisi jembatan mengalami kerusakan pada bagian lantai serta penyangga, bahkan terdapat bagian yang hilang sehingga membahayakan pengguna.

Perbaikan jembatan ini merupakan tindak lanjut dari proposal permohonan bantuan yang diajukan masyarakat kepada Kapolres HST. Adapun anggaran yang digunakan bersumber dari dana swadaya Polres HST, dengan pengerjaan dilakukan secara bersama oleh personel kepolisian, unsur pemerintah, dan masyarakat Desa Murung Taal.

Kegiatan ini juga selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam membantu masyarakat serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

Kapolres HST AKBP Jupri JHP Tampubolon, S.I.K., M.Si menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

“Kegiatan perbaikan jembatan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus sebagai tindak lanjut arahan pimpinan agar Polri selalu hadir dan memberikan manfaat nyata,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses perbaikan akan terus dilanjutkan hingga selesai.

“Kami berkomitmen menyelesaikan perbaikan ini secara maksimal agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” tambahnya.

Jembatan gantung di Desa Murung Taal ini merupakan program Jembatan Merah Putih kedua yang dilaksanakan Polres HST, setelah sebelumnya kegiatan serupa dilakukan di Desa Sungai Harang, Kecamatan Haruyan.

Sementara itu, Kepala Desa Murung Taal Askani menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Polres HST atas kepedulian yang diberikan.

“Kami atas nama masyarakat Desa Murung Taal mengucapkan terima kasih atas bantuan perbaikan jembatan ini. Akses ini sangat penting bagi aktivitas sehari-hari warga,” ungkapnya.

Ia juga berharap sinergi antara Polri dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik ke depannya.

“Semoga kerja sama seperti ini terus berlanjut dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tutupnya.

Polri dan Kemenhaj Bentuk Satgas Haji 2026, Hadir Lindungi Jemaah Sesuai Arahan Presiden Prabowo*

*

Jakarta, 9 April 2026 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026 sebagai langkah konkret melindungi calon jemaah dari praktik haji ilegal dan penipuan.

Kesepakatan ini terjalin dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Kamis (9/4). Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Wakapolri menegaskan, Satgas Haji akan bekerja terpadu dari pusat hingga daerah dengan pendekatan menyeluruh—mulai dari edukasi hingga penegakan hukum.

Polri akan mengedepankan:

 • Edukasi (preemtif): Sosialisasi masif agar masyarakat tidak tertipu modus travel ilegal

 • Pencegahan (preventif): Pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan

 • Penindakan (represif): Tindakan tegas terhadap pelaku penipuan dan haji ilegal

“Satgas ini kami bentuk untuk memastikan masyarakat terlindungi dan tidak menjadi korban penipuan dengan berbagai modus,” ujar Wakapolri.

Selain itu, akan dibuka hotline pengaduan terpadu guna mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

Ancaman Nyata: Puluhan Kasus dan Kerugian Miliaran Rupiah

Data Polri menunjukkan praktik penipuan haji masih marak:

 • 42 kasus tengah diproses hukum

 • 1 kasus sudah tahap lanjutan

 • Kerugian mencapai Rp92,64 miliar

Sementara itu, pada 2025, aparat berhasil mencegah 1.243 calon jemaah berangkat menggunakan visa non-haji, dengan jumlah terbesar melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan harus diperkuat secara sistematis.

Sinergi Hingga ke Arab Saudi

Tidak hanya di dalam negeri, Polri juga memperluas koordinasi hingga ke Arab Saudi. Personel akan ditempatkan untuk memperkuat komunikasi dengan aparat keamanan di Jeddah dan Mekkah.

Langkah ini memastikan perlindungan jemaah Indonesia tetap berjalan, bahkan saat berada di luar negeri.

Komitmen Pemerintah: Aman dan Tidak Membebani

Wakil Menteri Haji dan Umrah menegaskan, Satgas Haji dibentuk untuk menjalankan dua fokus utama arahan Presiden:

 1. Perlindungan penuh terhadap jemaah

 2. Menjaga agar biaya haji tidak semakin membebani masyarakat

Pemerintah juga memastikan bahwa kenaikan biaya global tidak serta-merta dibebankan kepada jemaah.

“Negara hadir untuk melindungi jemaah, baik dari sisi keamanan maupun pembiayaan,” tegasnya.

Imbauan: Waspada Modus Haji Ilegal

Polri mengingatkan masyarakat untuk:

 • Tidak tergiur penawaran haji dengan visa non-resmi

 • Memastikan travel memiliki izin resmi

 • Segera melapor jika menemukan indikasi penipuan

“Modus akan terus berkembang. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi kunci. Polri akan bertindak tegas demi melindungi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Pembentukan Satgas Haji 2026 menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Polri, bersama Kemenhaj dan seluruh pemangku kepentingan, terus bergerak cepat dan responsif.